Coreng Demokrasi, Dekan Teknik Unud Yang Menang Tak Dilantik

BADUNG - Kembali berulah, dalam penyelenggaraan sidang senat akademik dalam rangka pemberian pertimbangan calon dekan fakultas teknik Universitas Udayana periode 2023 – 2027, pada hari Senin, 6 Maret 2023, di Aula Wicwakarma, Lantai 3, Fakultas Teknik Universitas Udayana Kampus Sudirman. 

Pada waktu yang lalu seperti yang sudah diberitakan bahwa memenangkan I Ketut Sudarsana mendapatkan 29 suara, Ida Bagus Gede Manuaba mendapatkan 1 suara dan Linawati memperoleh 12 suara.

Baca juga: Ombudsman Siap Kawal Pelaksanaan PPDB 2022, Posko Pengaduan Tetap Buka

Baca media lain, klik untuk link

Kondisi itu terdengar kabar yang tidak sedap, bahwa pihak Rektorat akan melantik bukan pemenang dari pemilihan yang berjalan lancar itu.

Baca juga: Danramil Klungkung Jadi Juri LKBB

Dalam kondisi tersebut tentu mencoreng nilai - nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa dan Negara Republik Indonesia, apalagi didunia pendidikan.

Apalagi kondisi pimpinan tertinggi Unud lagi kondisi bermasalah hukum, ada baiknya tidak melakukan manuver politis dalam sikap ikut - ikutan intervensi pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik.

Baca juga: Mujib Rohmat Nilai Sudah Saatnya Pemerintah Apresiasi Guru

Menghubungi Ir. I Ketut Sudarsana, ST., Ph.D., mengatakan kekecewaannya oleh keputusan Rektor.

" Semua sudah diputuskan oleh Rektor, walau kami kecewa karena proses demokrasi yang telah disiapkan oleh panitia pildek FT dan senat fakultas sejak 6 bln sebelumnya tidak berarti apa-apa "

Baca juga: 1,432 Triliun Untuk Iuran Bulanan Gratis SMA / SMK dan SLB Negeri di JABAR

" Saat ini kami pasrah saja dan menyerahkan kepada yang di atas serta mempersilahkan masyarakat umum yang menilai keputusan ini "

"Saya pribadi berprinsip jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik sekala maupun niskala, Suksme, " ungkapnya, Selasa (09/05/2023).

Baca juga: Kesejahteraan di Asia dalam Studi Kasus Pengasuhan Anak

Tentu ini melawan dari intruksi Dirjen Dikti yang sebelumnya telah mengatakan untuk tidak membuat gaduh dalam menempuh jalur hukum bagi Rektor Unud. 

" Dasar untuk melantik yang suaranya setengah kurang, baik di statuta maupun pertor (peraturan rektor), sing ade (tidak ada) Klousul yang menyatakan Rektor memiliki hak prerogratif, " ucap sumber lain yang merupakan internal Unud yang tidak ingin disebutkan namanya. (Tim)